Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Anang Dirjo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pemberantasan Korupsi Tematik Penertiban Aset dan Keuangan Daerah Kalteng yang digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), bertempat di Swissbel Hotel Danum, Palangka Raya, Rabu (2/8/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelayanan publik.

(Baca Juga : Tahun 2022 Proyek Pengerjaan Infrastruktur Di Kota Palangka Raya Dipastikan Berjalan Lancar)

Rakor dibuka oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Irawati.

Irawati dalam sambutannya mengatakan, terkait kemudahan berinvestasi melalui Online Single Submission.

Bentuk-bentuk perizinan diharapkan dapat lebih dipermudah, tetapi di dalam konteks di permudahpun kita berbicara mengenai satu potensi resiko di dalamnya, apakah perizinan tersebut berpotensi rendah, sedang atau tinggi.

“Ketika bicara tentang potensi yang ada di Kalteng yaitu salah satu potensinya ada di sektor perkebunan maka itu masuk di dalam cluster berisiko tinggi,” tutur Irawati. 

Pada kesempatan yang sama, Anang Dirjo mengungkapkan, bahwa Bapenda siap menjalankan strategi dan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk optimalisasi pendapatan daerah.

"Kami siap mendukung melalui sinergitas, evaluasi dan kerjasama pada sektor perkebunan melalui kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pajak Daerah Robert Coven. (Sumber : Diskominfo Kalteng)